Komisaris KSI Ajak Erick Taruhan Rp1 M soal Krakatau Steel Bangkrut

UmatPost - Komisaris PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI) Roy Maningkas mengajak Menteri BUMN Erick Thohir bertaruh Rp1 miliar soal kemungkinan induk usaha, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bangkrut terhadap Desember ini.
Taruhan tersebut ia lontarkan menanggapi pengakuan Erick dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI Kamis (2/12) lalu. Saat itu, Erick menyebut emiten berkode KRAS itu bisa bangkrut (default) terhadap Desember ini bila tiga upaya restrukturisasi gagal dilakukan.

Erick mengatakan Krakatau Steel (KS) akan bangkrut 31 Desember 2021 ini jikalau tidak melaksanakan sejumlah langkah, salah satunya menjajakan sub holding Krakatau Steel, yakni PT Krakatau Sarana Infrastruktur.

"Sebagai komisaris subholding KSI, aku berharap menteri BUMN untuk bertaruh Rp1 miliar. Jika Krakatau Steel bangkrut bulan ini, aku akan bayar Pak Menteri. Sebaliknya, jikalau Krakatau Steel selalu bertahan tanpa melaksanakan yang diminta Pak Menteri, duit Rp1 miliar itu akan aku sumbangkan ke kaum Dhuafa," tegas Roy lewat info resmi, Senin (6/12).

Walau begitu, ia tak menampik jikalau KRAS sesungguhnya dalam situasi sulit. Tapi, lanjut dia, manajemen telah berbuat yang paling baik dan sekarang situasi keuangan telah jadi membaik.

Ia menjelaskan sebagai aset strategis, seharusnya KRAS diperlakukan bersama dengan obyek strategis pula. Ia mengingatkan agar jangan hingga sebab motif tertentu, KRAS jadi korban dari keperluan oknum.

Baca Juga: Suu Kyi Divonis 4 Tahun Penjara, Putusan Perdana sejak Kudeta

"Saya dulu jadi komisaris di Krakatau Steel dan sekarang di subholding KSI. Saya percaya dan yakin, Krakatau Steel tidak seburuk yang disampaikan oleh menteri BUMN," katanya.

Lebih jauh Roy menambahkan, untuk merampungkan kewajiban Krakatau Steel kepada sejumlah krediturnya, perusahaan telah punya sejumlah rencana. Termasuk melepas kepemilikan saham di KSI hingga 40 persen.

Akan tetapi, kata Roy, belakangan keluar permohonan agar saham KSI di lepaskan sebanyak 70 % hingga 2023. Ia menilai perihal ini yang justru akan merugikan Krakatau Steel sebagai pemegang saham mayoritas.