Pengusaha Klaim Aturan Pengupahan Tak Terdampak Putusan MK

- Senin, 29 November 2021 | 09:14 WIB
Ilustrasi.Palu sidang MK memutuskan UU Cipta Kerja ternyata bertentangan dengan UUD 1945. (Hallosultra/Dok.MKRI)
Ilustrasi.Palu sidang MK memutuskan UU Cipta Kerja ternyata bertentangan dengan UUD 1945. (Hallosultra/Dok.MKRI)

UmatPost - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperlihatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tidak berpengaruh pada PP Nomor 36 Tahun 2021 berkenaan Pengupahan yang berlaku sementara ini.
"Semua ketentuan turunan selanjutnya di atas merupakan keperluan dunia usaha, dan selalu berlaku, dengan demikian iklim bisnis dan investasi selalu kondusif," katanya di dalam info resmi, Senin (29/11).

Selain pengupahan, ia mengklaim putusan itu termasuk tak berdampak pada 44 ketentuan pemerintah (PP) yang diterbitkan pemerintah sebagai ketentuan pelaksana UU Cipta Kerja.

Peraturan pemerintah yang antara lain meliputi, ketentuan kemudahan perizinan berusaha, pemberdayaan koperasi dan UMKM, perpajakan, pengelolaan lingkungan hidup, tenaga kerja asing, jaminan kehilangan pekerjaan, hingga larangan praktek monopoli ia klaim selalu dapat dijalankan paska putusan MK.

Baca Juga: Prancis Deteksi Delapan Kasus Covid-19 Diduga Varian Omicron

Putusan cuma berdampak pada rencana ketentuan pelaksana UU Cipta Kerja yang kini sedang diproses. Rancangan ketentuan itu kini tidak kembali dapat diterbitkan usai amar putusan MK.

Karena itu, ia menghendaki ketentuan yang semestinya terbit dan strategis bagi dunia bisnis dapat dicarikan solusi oleh pemangku keperluan supaya tidak menghambat pelayanan dunia bisnis dan investasi.

Ia termasuk menghendaki kepada pemerintah supaya revisi UU Cipta Kerja dapat dijalankan secepat mungkin, sebelum saat penghujung tahun depan.

"Harapan kami supaya pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja tersebut. Jika sangat mungkin pertengahan 2022 dapat selesai akan lebih baik, tidak wajib tunggu hingga dua tahun," ujarnya.

Pihaknya akan terbuka dan berperan aktif untuk dimintai anjuran dan pandangan atas revisi UU Cipta Kerja. Ia termasuk menyerukan kepada serikat pekerja supaya dapat manfaatkan momentum revisi ini sebagai alat evaluasi dan dialog supaya UU Cipta Kerja dapat mengakomodir keperluan bersama.

 

Halaman:

Editor: Wahidin Noer Indra

Sumber: CNN Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Syarat Naik Pesawat Selama Libur Nataru

Selasa, 7 Desember 2021 | 11:57 WIB

Melirik Sederet Perumahan Baru di Jabodetabek

Selasa, 7 Desember 2021 | 11:52 WIB

Mayoritas Aset Kripto Hijau, Dogecoin Lompat 5,14 Persen

Selasa, 30 November 2021 | 10:59 WIB

Cara Ganti Kartu ATM BCA Berbasis Chip

Selasa, 30 November 2021 | 10:53 WIB
X